RDN Consulting - Registered Tax & Accounting Services

April 23, 2024

elegant-man-office-businessman-white-shirt-man-works-with-documents-1-1280x853.jpg

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan langkah krusial bagi pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran pajak. Dalam upaya memastikan kelancaran aktivitas bisnis, pemahaman mendalam tentang proses pengukuhan PKP sangatlah penting. Tanpa pengukuhan PKP, pelaku usaha mungkin tidak memiliki akses ke berbagai fasilitas dan insentif pajak yang diberikan kepada entitas yang terdaftar secara resmi. Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai proses pengukuhan PKP, termasuk batas waktu yang harus diikuti dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Table of Contents

Kapan Pengukuhan PKP Dilakukan?

Pengukuhan PKP dilakukan pada saat pelaku usaha memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas pajak di negara masing-masing. Umumnya, pengusaha akan dianggap sebagai PKP jika omzet atau volume transaksi mereka melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang pajak yang berlaku.

Berdasarkan PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas PMK No. 68/PMK/2010 tentang batasan pengusaha kecil dan pajak pertambahan nilai, syarat utama pengukuhan PKP dilihat dari penghasilan bruto dalam setahun yang mencapai lebih dari Rp4,8 miliar.

Syarat-Syarat Pengukuhan PKP

Selain syarat utama dengan omzet bruto mencapai Rp4,8 miliar per tahun, untuk dapat mengajukan pengukuhan sebagai PKP pelaku usaha juga harus memenuhi sejumlah syarat umum yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Syarat-syarat tersebut di antaranya:

Formulir pengukuhan PKP
Fotokopi identitas diri seluruh pengurus. Jika WNI dapat menyerahkan fotokopi KTP, jika WNA dapat menyerahkan fotokopi paspor/KITAS/KITAP
Fotokopi NPWP seluruh pengurus
Fotokopi akta pendirian untuk kantor pusat dan surat keterangan penunjukan dari kantor pusat untuk kantor cabang
Sudah lapor SPT Tahunan selama 2 tahun terakhir
Tidak memiliki utang pajak

Batas Waktu dan Durasi Proses Pengukuhan PKP

Disebutkan dalam PMK No. 73/PMK.03/2012 pasal 4 ayat 2b disebutkan durasi proses pengukuhan PKP paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Untuk itu, sebaiknya pelaku usaha melengkapi semua syarat dengan baik dan benar sehingga memperlancar proses pengukuhan PKP.

Proses Pengukuhan PKP Secara Online

Dalam era digital, DJP telah mengedepankan proses perpajakan secara digital melalui berbagai platform. Namun sayangnya, untuk proses pengukuhan PKP secara online saat ini belum bisa dilakukan. Sehingga pelaku usaha masih perlu mendatangi KPP tempat wajib pajak badan terdaftar.

Akibat dan Sanksi Tidak Mendaftar Sebagai PKP

Tidak mendaftarkan diri sebagai PKP dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi yang serius bagi pelaku usaha. Salah satu akibatnya adalah ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan, yang dapat berujung pada sanksi administratif berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau tindakan pidana paling singkat selama 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. Selain itu, tidak mendaftarkan diri sebagai PKP juga dapat menghambat akses pelaku usaha terhadap sejumlah fasilitas dan insentif pajak yang diberikan kepada PKP.

Kesimpulan

Pengukuhan PKP adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan kelancaran aktivitas bisnis. Dengan memahami proses, batas waktu, dan syarat-syarat yang terkait dengan pengukuhan PKP, pelaku usaha dapat menghindari risiko serta memanfaatkan berbagai fasilitas dan insentif pajak yang tersedia. Oleh karena itu, adalah penting bagi setiap pelaku usaha untuk memprioritaskan pengukuhan PKP sebagai bagian integral dari strategi manajemen pajak mereka.

by Admin dua

April 23, 2024

Di era globalisasi, investasi menjadi salah satu faktor kunci dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Setiap investasi yang dilakukan membutuhkan transparansi dan akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Di sinilah pentingnya laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dalam mengikuti jejak dan mengevaluasi investasi. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara rinci apa itu LKPM, mengapa penting, dan bagaimana cara melaporkannya.

Table of Contents

Apa itu Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)?

LKPM adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan yang telah melakukan investasi di suatu negara. Dokumen ini mencatat detail investasi yang dilakukan, seperti jenis investasi, nilai investasi, tempat investasi, serta informasi lain yang relevan. Laporan terkait perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Ada 2 dasar hukum yang berkaitan dengan LKPM meliputi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Fungsi utama LKPM memberikan gambaran yang jelas tentang investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan kepada pihak berwenang, seperti pemerintah dan lembaga terkait. Manfaatnya pun sangat banyak, antara lain sebagai alat monitoring dan evaluasi kegiatan investasi, serta sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan investasi di masa depan.

Apakah LKPM Wajib Dilaporkan?

Seperti yang sempat disinggung di atas, LKPM wajib dilaporkan oleh setiap perusahaan yang melakukan investasi di suatu negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum investasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Melalui pelaporan LKPM, pemerintah dapat mengawasi dan mengatur investasi dengan lebih baik, serta memastikan bahwa investasi tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.

Apa Saja yang Terjadi Jika Tidak Melaporkan LKPM?

Tidak melaporkan LKPM dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius bagi perusahaan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ketidakpatuhan dalam melaporkan LKPM dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi tersebut bisa berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin investasi, pembekuan kegiatan usaha, atau bahkan tuntutan pidana terhadap pengurus perusahaan.

Bagaimana Cara Melaporkan LKPM?

Proses pelaporan LKPM umumnya cukup terstruktur dan dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. LKPM dilaporkan melalui portal resmi yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) https://nswi.bkpm.go.id . Perusahaan bisa menggunakan akun yang telah dibuat untuk mengakses portal resmi atau mengajukan hak akses jika belum memilikinya. Proses pelaporannya meliputi pengisian formulir yang telah disediakan, serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.

Kesimpulan

Dalam dunia investasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan stabilitas. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai hal tersebut. Dengan melaporkan LKPM secara tepat dan akurat, perusahaan tidak hanya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memahami dan mematuhi kewajiban pelaporan LKPM dengan baik.

by Admin dua

April 22, 2024

Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda lupa dengan EFIN badan Anda? Lupa dengan nomor EFIN badan bisa menjadi masalah yang menjengkelkan, terutama ketika Anda membutuhkannya untuk urusan perpajakan. Ketika Anda menghadapi masalah ini, mungkin Anda merasa kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa.

Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah menyiapkan dokumen untuk proses pengajuan lupa EFIN badan, di antaranya:

Kartu Tanda Penduduk (KTP)
NPWP
Alamat rumah yang digunakan pada saat pendaftaran EFIN
Alamat email atau nomor telepon pada saat pendaftaran EFIN
Tahun pajak SPT terakhir

Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah ini dan mendapatkan kembali akses ke nomor EFIN badan Anda. Dalam artikel ini, kami akan memberikan solusi-solusi yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut.

Table of Contents

Solusi 1: Melalui Sambungan Telepon Kring Pajak

Salah satu cara untuk mendapatkan kembali nomor EFIN badan adalah melalui layanan Kring Pajak 1500200. Kring Pajak adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat membantu Anda dalam hal pertanyaan atau masalah terkait perpajakan. Anda dapat menghubungi Kring Pajak melalui telepon dan meminta bantuan untuk mendapatkan kembali nomor EFIN badan Anda.

Solusi 2: Melalui Live Chat di Website www.pajak.go.id

DJP juga menyediakan layanan live chat di website resminya, www.pajak.go.id . Anda dapat mengunjungi situs web tersebut dan menggunakan fitur live chat untuk berkomunikasi langsung dengan petugas pajak. Anda bisa menjelaskan situasi Anda dan meminta bantuan untuk mendapatkan kembali nomor EFIN Badan Anda melalui live chat ini.

Solusi 3: Melalui Akun X atau Twitter @kring_pajak

Selain melalui layanan telepon dan live chat, DJP juga aktif di media sosial, termasuk X atau Twitter. Anda dapat mencari dan menghubungi akun resmi Kring Pajak di Twitter https://twitter.com/kring_pajak dan mengajukan pertanyaan atau permintaan bantuan mengenai nomor EFIN Badan Anda. Petugas pajak biasanya responsif dan siap membantu melalui platform media sosial ini. Sertakan hashtag atau tagar #LupaEFIN saat ingin mengajukan proses layanan lupa EFIN badan.

Solusi 4: Melalui KPP/KP2KP Terdekat

Jika Anda lebih nyaman mendapatkan bantuan secara langsung, Anda juga dapat mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Pratama (KP2KP) terdekat dengan lokasi Anda. Petugas pajak di kantor tersebut dapat membantu Anda dalam proses mendapatkan kembali nomor EFIN badan Anda dan memberikan solusi langsung untuk masalah Anda.

Kesimpulan

Lupa dengan nomor EFIN badan bisa menjadi masalah yang mengganggu, tetapi dengan menggunakan solusi-solusi yang telah disebutkan di atas, Anda dapat dengan mudah mendapatkan kembali akses ke nomor tersebut. Ingatlah untuk selalu menyimpan nomor EFIN badan Anda dengan aman dan menghubungi pihak berwenang jika Anda mengalami kesulitan atau kebingungan. Dengan demikian, Anda dapat menjalani urusan perpajakan Anda dengan lancar dan tanpa hambatan.

by Admin dua

April 22, 2024

hand-using-laptop-computer-with-virtual-screen-document-online-approve-paperless-quality-assurance-erp-management-concept-2-1280x853.jpg

Pajak adalah salah satu aspek yang tak terhindarkan dalam menjalankan bisnis. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, pemilik usaha harus memiliki EFIN badan. Namun, apa sebenarnya EFIN badan itu? Bagaimana cara mendapatkannya secara online? Artikel ini akan membahas secara detail tentang EFIN badan, persyaratannya, serta langkah-langkah mendapatkannya secara online.

Table of Contents

Apa itu EFIN pajak badan?

EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identifikasi yang diperlukan untuk mengirimkan dokumen pajak secara elektronik. Secara khusus, EFIN Badan adalah EFIN yang diperuntukkan bagi entitas usaha, seperti perusahaan, badan usaha, atau lembaga non-profit.

Digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan transaksi perpajakan secara elektronik melalui platform layanan perpajakan online, EFIN badan memfasilitasi pemilik usaha untuk mengakses sistem pajak online dan mengajukan SPT pajak tanpa harus menghabiskan waktu berlama-lama di Kantor Pelayanan Pajak. EFIN badan juga menjamin kerahasiaan data yang dimasukkan ke dalam sistem pajak online, serta secara otomatis merekamnya dalam sistem DJP. Hal ini membuat proses pelaporan pajak tahun berikutnya menjadi lebih mudah karena tidak perlu mengisi ulang informasi dari awal lagi.

Persyaratan membuat EFIN badan

Untuk memperoleh EFIN badan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, entitas tersebut harus sah secara hukum dan memiliki status pajak badan. Ini berarti entitas tersebut diakui sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Kedua, entitas harus memiliki EIN (Employer Identification Number) yang valid. EIN adalah identifikasi pajak yang diberikan oleh Internal Revenue Service (IRS) AS kepada entitas bisnis. Ketiga, entitas harus memastikan bahwa laporan pajak mereka selama dua tahun terakhir telah diproses dengan benar.

Secara lengkap, persyaratan membuat EFIN badan juga bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu untuk kantor pusat, kantor cabang, dan bendahara.

Persyaratan Permohonan EFIN badan untuk kantor pusat meliputi:

Mengajukan permohonan EFIN oleh wakil wajib pajak.
Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan EFIN (PDF).
Menyertakan scan atau pindai Surat Penunjukan jika pengurus berhalangan.
Untuk wakil wajib pajak WNI, menyertakan scan atau pindai KTP.
Untuk wakil wajib pajak WNA, menyertakan scan atau pindai Paspor, KITAP/KITAS, NPWP Badan, dan NPWP Wakil Wajib Pajak.
Memiliki alamat email aktif.

Persyaratan EFIN Badan untuk Kantor Cabang, termasuk:

Permohonan EFIN diajukan oleh pimpinan kantor cabang.
Melampirkan surat pengangkatan pimpinan kantor cabang.
Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan EFIN (PDF).
Menyertakan scan atau pindai Surat Pengangkatan dan Surat Penunjukan.
Untuk pimpinan Kantor Cabang WNI, menyertakan scan atau pindai KTP.
Untuk pimpinan Kantor Cabang WNA, menyertakan scan atau pindai Paspor, KITAP/KITAS, NPWP Badan, dan NPWP Wakil Wajib Pajak.
Memiliki alamat email aktif.

Persyaratan Cara Mendapatkan EFIN Bendahara meliputi:

Mengajukan permohonan ERIN oleh bendahara.
Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan EFIN (PDF).
Melampirkan asli dan fotokopi KTP bendahara.
Melampirkan asli dan fotokopi NPWP atau SKT.

Cara mendapatkan EFIN badan secara online

Berikut adalah langkah-langkah mendapatkan EFIN Badan/Perusahaan/Bendahara secara online:

Unduh formulir permohonan EFIN badan secara online di laman resmi Ditjen Pajak, www.pajak.go.id
Setelah mengakses halaman formulir permohonan EFIN, klik tombol “PDF Formulir Permohonan EFIN” di bagian bawah dan unduh formulir tersebut.
Isilah formulir permohonan EFIN dengan lengkap dan jelas.
Ambil foto formulir yang telah terisi dengan lengkap.
Selanjutnya, ambil swafoto atau selfie sambil memegang KTP asli dan NPWP Badan asli.
Pastikan nomor NPWP dan NIK KTP terlihat jelas pada swafoto, karena ini akan diperiksa oleh petugas.
Setelah langkah-langkah di atas selesai, kirimkan permohonan EFIN secara online melalui alamat email KPP atau fax yang terdaftar untuk wajib pajak badan/bendahara.
Setelah mengirimkan permohonan, tunggu email balasan dari KPP dalam waktu 1×24 jam.
Email balasan akan berisi kode EFIN Badan.
Anda akan menerima email balasan dari Ditjen Pajak dalam waktu kurang dari 24 jam, yang berisi kode EFIN.
Aktivasi EFIN dapat dilakukan langsung di situs DJP Online setelah mendapat kode EFIN tersebut.

Disarankan untuk melakukan pengajuan EFIN pada hari kerja untuk memastikan proses berjalan lancar.

Kesimpulan

Mempunyai EFIN badan adalah langkah penting bagi entitas bisnis untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efisien. Dengan memiliki EFIN badan, entitas dapat mengirimkan laporan pajak mereka secara elektronik, yang mempercepat proses pengolahan dan mengurangi risiko kesalahan. Meskipun proses untuk mendapatkan EFIN badan bisa memakan waktu, namun manfaatnya jauh lebih besar dalam jangka panjang. Jadi, pastikan entitas Anda memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dan mengikuti langkah-langkah yang tepat untuk mendapatkan EFIN badan secara online.

by Admin dua

April 21, 2024

businessmen-hands-white-table-with-documents-drafts-1.jpg

Dalam dunia perpajakan di Indonesia, formulir 1771 memiliki peranan penting sebagai salah satu instrumen untuk melaporkan pajak penghasilan (PPh) yang diperuntukkan bagi wajib pajak badan. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara detail tentang apa itu Formulir 1771, jenis usaha yang terkait, isi lampiran, serta langkah-langkah pengisian dan pelaporan.

Table of Contents

Apa itu formulir 1771?

Memasuki bulan April, wajib pajak badan tengah bersibuk dengan urusan SPT Tahunan Badan untuk tahun pajak sebelumnya. Salah satunya keberadaan formulir 1771.

Formulir 1771 adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak badan dalam melaporkan pajak penghasilan, biaya, dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Sesuai dengan Per DJP No. 19/PJ/2009, disebutkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk wajib pajak badan meliputi SPT 1771 dan SPT 1771/$. Formulir ini wajib disampaikan setelah diisi lengkap oleh wajib pajak badan sesuai dengan lampiran dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa di kolom yang sudah disediakan.

Jenis usaha yang termasuk dalam formulir 1771

Formulir 1771 biasanya digunakan oleh wajib pajak badan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jenis usaha yang termasuk dalam kategori ini meliputi:

Perseroan terbatas (PT)
Commanditer venture (CV)
Usaha dagang (UD)
Organisasi
Yayasan
Perkumpulan

Isi dan lampiran formulir 1771

Isi formulir 1771 mencakup berbagai informasi terkait wajib pajak badan, yang meliputi:

Identitas lengkap
Penghasilan kena pajak
PPh terutang
Kredit pajak
PPh kurang/lebih bayar
Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan
Kompensasi kerugian fiskal
PPh final
Penghasilan lain yang bukan objek pajak

Sedangkan untuk lampirannya sendiri, formulir 1771 terdiri dari:

Lampiran I terkait laporan keuangan komersial dan penghitungan penghasilan neto fiskal.
Lampiran II terkait perincian harga pokok penjualan, biaya usaha komersial, dan biaya luar usaha.
Lampiran III terkait kredit pajak dalam negeri yang dilaporkan.
Lampiran IV terkait jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan, dan jumlah penghasilan yang bukan objek PPh selama tahun pajak bersangkutan.
Lampiran V terkait laporan daftar pemegang saham dan jumlah dividen yang dibagikan, serta daftar pengurus dan komisaris.
Lampiran VI terkait daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham/perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham/perusahaan afiliasi.

Langkah-langkah pengisian dan pelaporan formulir 1771

Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak badan dalam hal pengisian dan pelaporan formulir 1771:

Pengumpulan data: langkah pertama dalam pengisian formulir 1771 adalah mengumpulkan semua data terkait badan usaha yang akan dilaporkan.
Pengisian formulir: setelah data terkumpul, isilah formulir 1771 dengan cermat sesuai dengan petunjuk yang ada. Pastikan semua informasi yang dimasukkan akurat dan lengkap.
Lapor secara online: setelah seluruh berkas dan dokumen pendukung lainnya sudah siap, Anda bisa melakukan pelaporan SPT badan secara online melalui situs resmi DJP. Jangan lupa untuk memiliki EFIN pajak badan yang sudah Anda aktivasi.

Kesimpulan

Formulir 1771 merupakan instrumen penting dalam pelaporan pajak penghasilan khusus untuk wajib pajak badan. Dengan memahami jenis usaha yang terkait, isi lampiran, serta langkah-langkah pengisian dan pelaporannya, diharapkan wajib pajak badan dapat memenuhi kewajibannya secara tepat dan efisien. Semakin baik pemenuhan kewajiban perpajakan, semakin lancar pula roda perekonomian Indonesia berputar.

by Admin dua

April 21, 2024

Mobil listrik semakin menjadi pilihan utama di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak hanya karena dianggap ramah lingkungan berkat emisi rendah dari baterainya, tetapi juga karena pemerintah memberikan insentif untuk mendorong penggunaannya. Salah satunya melalui pajak mobil listrik yang menjadi perbincangan hangat. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan. Dalam upayanya mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, pemerintah telah menerapkan kebijakan pajak yang mendukung penggunaan mobil listrik. Namun, seberapa besar dampak kebijakan ini terhadap masyarakat dan bagaimana cara perhitungannya?

Table of Contents

Aturan dan Tarif Pajak Mobil Listrik Tahun 2024

Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan pajak untuk mobil listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 8 Tahun 2024 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu yang ditanggung pemerintah.

Berdasarkan aturan tersebut, tarif pajak mobil listrik ditetapkan sebesar 1 persen dari tarif normal PPN sebesar 11 persen. Aturan ini berlaku untuk semua jenis mobil listrik, termasuk mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) maupun plug-in hybrid, dengan syarat kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40 persen dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40 persen dan sampai dengan kurang dari 40 persen.

Berapa Lama Kebijakan Pajak Mobil Listrik 1 Persen Berlangsung?

Kebijakan pajak mobil listrik dengan tarif 1 persen ini dijadwalkan akan berlangsung hingga masa pajak Desember 2024. Dengan demikian, pemerintah memberikan insentif fiskal yang cukup panjang untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Cara perhitungan pajak mobil listrik

Perhitungan pajak mobil listrik dilakukan berdasarkan harga jual objek pajak. Harga jual ini merupakan harga jual yang diumumkan oleh produsen atau importir kendaraan listrik tersebut. Tarif pajak sebesar 1 persen kemudian dikenakan pada harga jual tersebut. Sebagai contoh, jika harga jual sebuah mobil listrik adalah Rp300,000,000, maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp3,000,000 (1% dari Rp300,000,000).

Kesimpulan

Pajak mobil listrik menjadi salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan. Dengan tarif pajak sebesar 1 persen dari harga jual objek pajak, pemerintah memberikan insentif fiskal yang cukup signifikan bagi masyarakat untuk beralih ke mobil listrik. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Sebagai pengguna kendaraan listrik, penting bagi masyarakat untuk memahami aturan dan cara perhitungan pajak mobil listrik guna mengoptimalkan manfaat dari kebijakan ini.

by Admin dua

April 10, 2024

Setiap tahun, banyak badan usaha mengalami kendala dalam menyusun dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat memiliki dampak serius terhadap keuangan perusahaan dan kredibilitasnya di mata otoritas pajak. Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses pelaporan SPT Tahunan Badan, serta dampaknya yang mungkin timbul.

Table of Contents

1. Kesalahan dalam Mengisi Formulir

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah kelalaian dalam mengisi formulir SPT tahunan. Hal ini bisa termasuk kesalahan dalam mencatat jumlah penghasilan, menghitung pengurangan pajak, atau bahkan mengisi data secara tidak lengkap. Akibatnya, perusahaan bisa dikenai denda atau sanksi oleh otoritas pajak, yang dapat berdampak negatif pada keuangan dan reputasi bisnis.

2. Kesalahan Jika Tidak Melaporkan Semua Penghasilan

Salah satu kesalahan fatal adalah tidak melaporkan semua penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena kelalaian atau kesengajaan. Konsekuensinya, perusahaan bisa terkena tindakan pemeriksaan pajak lebih lanjut dan dikenakan sanksi yang lebih berat, termasuk denda besar dan bahkan tuntutan hukum.

3. Kesalahan Dalam Penghitungan Pajak

Kesalahan dalam menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayar juga sering terjadi. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap aturan perpajakan yang berlaku atau kesalahan teknis dalam proses perhitungan. Akibatnya, perusahaan bisa kehilangan uang secara tidak perlu atau bahkan dikenai sanksi pajak tambahan.

4. Kesalahan Dalam Klaim Pengurangan Pajak

Mengklaim pengurangan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adalah kesalahan serius. Hal ini bisa mengakibatkan penolakan klaim, yang berarti perusahaan harus membayar lebih banyak pajak dari yang seharusnya. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak otoritas pajak dan menyebabkan pemeriksaan lebih lanjut.

5. Keterlambatan Pelaporan

Keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan bisa menyebabkan berbagai masalah, termasuk denda keterlambatan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengembalian pajak tepat waktu, dan bahkan sanksi hukum. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan perusahaan.

RDN Consulting sebagai Solusi Pengurusan Pajak Perusahaan yang Efektif

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut dan memastikan kelancaran proses pelaporan SPT tahunan, perusahaan dapat memanfaatkan layanan konsultan pajak seperti RDN Consulting. Tim ahli RDN Consulting dapat membantu perusahaan dalam menyusun dan mengisi SPT dengan benar, memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku, serta memberikan saran strategis untuk mengoptimalkan kewajiban pajak.

Konsultasi Gratis mengenai Pajak Perusahaan bersama RDN Consulting

Kesimpulan

Kesalahan dalam pelaporan SPT tahunan badan bisa memiliki konsekuensi yang serius bagi keuangan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memahami proses pelaporan dengan baik atau memanfaatkan bantuan profesional jika diperlukan. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menjaga stabilitas keuangan mereka. Jangan ragu untuk menghubungi RDN Consulting untuk mendapatkan solusi pengurusan pajak yang efektif dan terpercaya!

by Admin dua

April 10, 2024

Memperpanjang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online merupakan langkah praktis bagi para pemilik usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan teknologi yang semakin canggih, proses ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, menghemat waktu serta tenaga. Namun, sebelum memulai proses perpanjangan, penting untuk memahami syarat-syarat yang berlaku serta langkah-langkah yang harus diikuti. Artikel ini akan membahas secara rinci tentang cara perpanjang SPT tahunan secara online, mulai dari persyaratan hingga tips sukses dalam memperpanjang waktu penyampaian SPT badan.

Table of Contents

Syarat Memperpanjang Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Badan

Sebelum mengetahui syarat lengkap, ketahui dulu kapan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Badan. Untuk tahun pajak 2023, batas akhir pelaporan jatuh pada tanggal 30 April 2024.

Dalam Peraturan DJP No. 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan disebutkan, wajib pajak badan dapat memperpanjang waktu penyampaian paling lambat hingga 2 bulan. Itu berarti, SPT Tahunan Badan dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2024.

Untuk memperpanjang batas waktu pelaporan SPT tahunan badan secara online, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi.

Pertama, siapkan beragam dokumen yang perlu dilampirkan, seperti laporan keuangan sementara, surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 29, dan surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan jika audit laporan keuangan badan usaha tersebut belum rampung.

Kemudian, wajib pajak badan perlu mengajukan surat penundaan penyampaian SPT Tahunan menggunakan formulir 1771-Y atau 1771-$Y jika menggunakan mata uang dolar AS.

Langkah-langkah Proses Permohonan Perpanjangan Online

Saat ini DJP menyediakan aplikasi perpanjangan waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik atau e-PSPT bagi wajib pajak badan yang membutuhkan untuk mengajukan permohonan perpanjangan SPT secara online.

Dengan adanya e-PSPT, wajib pajak tidak lagi harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan SPT. Melalui aplikasi ini, proses perpanjangan dapat dilakukan secara online, menghemat waktu dan tenaga bagi para wajib pajak.

Sebelum mengajukan permohonan perpanjangan SPT secara online melalui e-PSPT, wajib pajak harus menyiapkan dokumen yang sudah disebutkan di atas. Berikut tata caranya:

Akses https://djponline.pajak.go.id/ dan login ke akun Anda.
Klik “Profil” kemudian klik “Aktivasi Fitur”. Centang bagian “e-PSPT” dan klik “Ubah Fitur Layanan”.
Setelah itu, akan muncul notifikasi “Apakah Anda yakin ingin mengubah?” klik tombol “Ya”.
Kemudian Anda akan dibawa ke laman login kembali, pilih “Layanan” dan pilih menu “Perpanjangan Waktu”.
Pilih “Tahun Pajak” untuk memilih perpanjangan pemberitahuan SPT Tahunan.
Lakukan validasi data, jika lolos maka sistem akan menampilkan formulir pemberitahuan.
Siapkan Sertifikat Elektronik dan isi formulir pemberitahuan.
Di laman utama, klik menu “Monitoring” untuk memantau pengajuan.
Pengajuan diproses kurang lebih selama 7 hari, jika sudah disetujui, silakan download dokumen tersebut.

Tips Sukses Memperpanjang Waktu Penyampaian SPT Tahunan Badan

1. Pantau jadwal pelaporan

Pastikan untuk selalu memantau jadwal pelaporan SPT Badan agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan, guna menghindari sanksi dan denda.

2. Simpan bukti transaksi

Simpan dengan baik bukti transaksi pembayaran pajak dan semua dokumen terkait perpajakan untuk referensi di masa mendatang.

3. Gunakan sistem pajak online

Manfaatkan kemudahan akses dan kecepatan proses yang ditawarkan oleh sistem pajak online untuk memperpanjang waktu pelaporan dengan lebih efisien.

Kesimpulan

Memperpanjang batas waktu pelaporan SPT tahunan badan secara online adalah langkah yang penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas serta memperhatikan tips sukses yang diberikan, diharapkan proses ini dapat dilakukan dengan lancar dan tanpa hambatan. Selalu ingat untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku serta menjaga keakuratan data yang dimasukkan dalam formulir perpanjangan.

by Admin dua

April 9, 2024

jolly-business-partners-discussing-sales-development-meeting-1.jpg

Pajak merupakan aspek penting dalam menjalankan sebuah perusahaan. Namun, mengurus pajak perusahaan bisa menjadi tugas yang sukar dan memakan waktu, mulai dari persyaratan pelaporan yang panjang hingga perhitungan yang rumit. Untungnya, kini ada solusi untuk mengatasi tersebut, yaitu dengan menggunakan jasa pengurusan pajak perusahaan. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan mengapa menggunakan jasa pengurusan pajak dapat memberikan efisiensi dan sumber daya yang berharga bagi perusahaan Anda. Sehingga Anda dapat membebaskan diri dari beban tersebut dan fokus pada pertumbuhan bisnis Anda.

Table of Contents

1. Efisiensi Waktu dan Sumber Daya

Jasa pengurusan pajak perusahaan tidak hanya menyediakan ahli pajak yang berkualitas, tetapi juga membantu mengoptimalkan sumber daya perusahaan Anda. Mereka dapat mengelola proses perpajakan secara efisien, memastikan bahwa setiap aspeknya terpenuhi dengan benar. Dengan begitu, Anda dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya perusahaan untuk hal-hal lain yang lebih penting, seperti pengembangan produk atau pelayanan pelanggan.

2. Mengurasi Risiko Sanksi dan Denda

Salah perhitungan atau pelanggaran peraturan perpajakan bisa berujung pada sanksi dan denda yang besar bagi perusahaan. Dengan menggunakan jasa pengurusan pajak perusahaan, Anda dapat menghindari risiko tersebut. Mereka akan memastikan bahwa setiap aspek perpajakan perusahaan Anda sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, sehingga mengurangi potensi risiko yang dapat merugikan perusahaan Anda.

3. Konsultasi Gratis Mengenai Perpajakan Perusahaan

Salah satu keuntungan lain dari menggunakan jasa pengurusan pajak perusahaan adalah akses kepada konsultasi gratis mengenai perpajakan. Tim ahli pajak akan siap membantu Anda dalam memahami berbagai aspek peraturan perpajakan yang berlaku untuk bisnis Anda. Dengan begitu, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi mengenai strategi perpajakan perusahaan Anda.

4. Membantu Perencanaan Pajak yang Efektif

Jasa pengurusan pajak perusahaan juga dapat membantu dalam merencanakan strategi perpajakan yang efektif. Mereka akan mengevaluasi situasi keuangan perusahaan Anda dan mencari cara untuk mengoptimalkan kewajiban pajak Anda. Dengan perencanaan yang tepat, Anda dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan Anda.

5. Fokus pada Bisnis Inti

Dengan mengandalkan jasa pengurusan pajak perusahaan, Anda dapat membebaskan diri dan tim Anda untuk fokus pada bisnis inti perusahaan. Dengan menghilangkan beban mengurus pajak, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan produk, pemasaran, dan inovasi lainnya yang dapat menggerakkan pertumbuhan bisnis Anda.

Kesimpulan

Dalam mengelola pajak perusahaan, penting untuk memiliki mitra yang dapat diandalkan dan kompeten. Salah satu yang bisa Anda pilih adalah RDN Consulting yang tepat dalam membantu mengoptimalkan perpajakan perusahaan Anda. Dengan layanan yang berkualitas dan tim ahli pajak yang berpengalaman, jasa konsultasi pajak yang tepat dapat menjadi mitra yang efektif dalam menjalankan bisnis Anda. Jangan ragu untuk menghubungi RDN Consulting untuk mendapatkan solusi perpajakan yang tepat untuk bisnis Anda!

Konsultasi Gratis bersama RDN Consulting di sini!

by Admin dua

April 9, 2024

Dalam era digital yang terus berkembang, pemerintah sering kali merespons dengan memodernisasi sistem administrasi mereka. Salah satu contohnya adalah Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, atau yang lebih dikenal dengan singkatan PSIAP. PSIAP menjadi sorotan karena perannya yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan. Mari kita telusuri lebih dalam apa sebenarnya PSIAP dan bagaimana dampaknya bagi wajib pajak dan pengusaha.

Table of Contents

Apa Itu PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan)?

PSIAP adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengubah dan meningkatkan sistem inti administrasi perpajakan di Indonesia.

Dengan menerapkan teknologi informasi dan berbasis data, PSIAP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Ini mencakup pengumpulan data, pemrosesan informasi, hingga pelaporan, dengan tujuan akhir meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Manfaat PSIAP bagi Wajib Pajak dan pengusaha

Penerapan PSIAP membawa sejumlah manfaat signifikan bagi wajib pajak dan pengusaha. Pertama-tama, dengan adopsi teknologi informasi, proses perpajakan menjadi lebih cepat dan efisien. Pengisian dan penyampaian dokumen pajak dapat dilakukan secara online, mengurangi waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan untuk proses manual.

Selain itu, PSIAP juga meningkatkan transparansi, memungkinkan wajib pajak untuk melihat dan memverifikasi informasi mereka dengan lebih mudah. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan dan membantu mencegah praktik penghindaran pajak.

Kapan Pelaksanaan PSIAP?

Pelaksanaan PSIAP telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut diungkapkan dalam Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Sejumlah langkah telah diambil untuk menerapkan PSIAP di berbagai sektor administrasi perpajakan. Meskipun jadwal pasti pelaksanaan dapat bervariasi tergantung pada wilayah dan sektor tertentu, banyak bagian dari PSIAP sudah mulai diterapkan secara bertahap mulai dari awal 2021 hingga 2023. Pemerintah terus bekerja keras untuk mempercepat proses implementasi guna mendapatkan manfaat maksimal dari sistem ini secepat mungkin.

Diharapkan pada awal 2024 PSIAP sudah siap untuk dilaksanakan dengan proses yang berjalan hingga akhir 2024.

Kesimpulan

Dengan demikian, Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) adalah langkah maju dalam transformasi sistem perpajakan di Indonesia. Melalui penerapan teknologi informasi dan berbasis data, PSIAP membawa manfaat besar bagi wajib pajak dan pengusaha, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Meskipun masih dalam proses implementasi, PSIAP menjanjikan masa depan yang lebih teratur dan adil dalam administrasi perpajakan Indonesia.

Older Posts